Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.879

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MAGISTRA BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan

Priyo Katon Prasetyo

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Author-ID : 345450

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya Rangga Agung Chrisnawati; Sri Kistiyah; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Land is the government's capital in carrying out various developments in the public interest. Regulation about the release of land acquisition objects besides individual land contributes to the constraints that become problematic in every land acquisition carried out by the government. This research that aims to find out the problematic compensation of village's treasure land in Masaran Subdistrict and the efforts carried out by the Land Acquisition Committee carried out with descriptive qualitative methods. The result of the research is based on the interview result, the researcher documentation at the research location. The problems faced are a) The difficulty of finding replacement land; b) the procedur of disposal village's treasure land; c) Human resources; and d) The rest of the compensation money. While the efforts are a) The Village Goverment active in finding replacement land; b) Active communication between related agencies and also with sellers of replacement land; c) Assistance in making and completing of filing files for village's treasure land disposal.Keywords: land acquisition, compensation, the village's treasure land Intisari: Tanah merupakan modal pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai pelepasan objek pengadaan tanah selain tanah perseorangan menyumbangkan kendala yang menjadi problematika dalam setiap pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah.. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui problematika ganti kerugian tanah kas desa di Kecamatan Masaran serta upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi. Problematika yang dihadapi adalah a) Kesulitan mencari tanah pengganti; b) Prosedur pelepasan tanah kas desa; c) Sumber daya manusia; dan d) Sisa uang ganti kerugian. Sedangkan upaya yang dilaksanakan adalah a) Desa aktif dalam mencari tanah pengganti dengan memberi pengumuman dan komunikasi dengan warga; b) Komunikasi aktif antar instansi yang terkait dan antara desa dengan penjual calon tanah pengganti; c) Pendampingan dalam membuat dan melengkapi berkas-berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa.Kata Kunci: pengadaan tanah, ganti rugi, tanah kas desa

Problematika Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder di Kabupaten Gresik Shelvi Manurung; Rofiq Laksmana; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: On the Land acquisition process, the therm consignment is known.If no consensus is reached in the deliberations, then the rightful party may file an objection to the local district court for 14 working days after the consultation period. If the party entitled to refuse and not to file a clearance, by law shall be deemed to receive the form and/or amount of the indemnity. The compensation money is deposited to the local district court (consignment). Based on the above objectives, the objectives of this research are to (1) identify the consignment causation factor and the consignment reason that is not taken in the local court; (2) to find out the form of settlement of cash compensation money not taken by the party entitled.The research method used is qualitative descriptive research with case study method. This research is intended to describe the factors and causes of consignment that are not taken by the parties and the settlement of money settlement money compensation is not taken by the party entitled.The results of the research showed why the consigment is not taken from the local cout are: (1) Land owner rejects the form and / or amount of compensation, (2) The object of land procurement is still disputed its ownership and (3) The entitled party is not known.Keywords: consignment, compensation, objection, land aquisitionIntisari: Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikenal istilah konsinya-si.Apabila dalam musyawarah kesepakatan tentang ganti kerugian tidak tercapai kesepakatan, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat selama 14 hari kerja setelah musyawarah. Apabila tidak mengajukan keberatan, makauang ganti kerugian tersebut dititipkan ke pengadilan negeri setempat (konsinyasi). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui faktor penyebab konsinyasi dan alasan konsinyasi yang tidak di ambil; (2) untuk mengetahui bentuk penyelesaian konsinyasi yang tidak diambil oleh pihak yang berhak. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab dan alasan konsinyasi yang tidak di ambil oleh pihak yang berhak serta upaya penyelesaian penitipan uang ganti kerugiannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konsinyasi tidak diambil ada-lah: (1) penerima ganti rugi menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, (2) bidang tanahnyamasih dipersengketakan kepemilikannya dan (3) pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya.Kata Kunci: konsinyasi, uang ganti kerugian, keberatan, pengadaan tanah

Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga Rima Kurniasih; Sukayadi Sukayadi; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The construction of Bendung Slinga in Purbalingga Regency begins with land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in the land rights certificate, especially the object that comes from the village cash lands of Banjaran. The purpose of this research is to explain the implementation of land acquisition for Development of Bendung Slinga in Banjaran Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency and explain the constraints faced and the solution. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the implementation of land acquisition for the construction of Bendung Slinga until the payment of compensation has been implemented in accordance with the prevailing regulations, namely Perpres 65/2006 and Perkaban 3/2007. Problems that occur is not complete the condition of the release of cash land Banjaran village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are village regulations, permission of the bupati, and permission of the governor. In addition, replacement land for disbursed village cash lands has not been fully controlled by the Banjaran Village Government and has not yet registered its land rights on behalf of the Banjaran Village Government. Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land. Intisari: Pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, Namun proses pengadaan tanahnya belum selesai pada tahap sertipikasi hak atas tanah, terutama objek yang berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Banjaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres 65/2006 dan Perkaban 3/2007. Permasalahan yang terjadi adalah belum lengkapnya syarat pelepasan TKD Banjaran yang menjadi obyek pengadaan tanah. Syarat pelepasan yang belum dapat dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Banjaran dan belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.

Penyelesaian Tanah Sisa pada Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Karanganyar Fredi Elroi Sudiarka; Haryo Budhiawan; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Article 35 of Law Number 2 of 2012 states that if there is residual land, the rightful party can request compensation in full for the leftover land that can no longer be used in accordance with the original designation and use. However, in its implementation, the implementing committee of the land acquisition still had difficulty especially for determining the criteria of the leftover land that could be compensated. Based on that issue, this study intend to (1) determining the characteristics of the leftover land that can be compensated; (2) knowing who has the right to determine the leftover land that can be compensated; (3) knowing the process of settling leftover land in land acquisition. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach to the case study method. The results of the study show that compensation that can be directly compensated for leftover land is land that has an area of less than 100m². For those who are more than 100m², the land acquisition implementation committee considers the shape of the remaining land, the leftover land area and access roads. The right to determine the leftover land is the land acquisition committee. Settlement of the leftover land carried out in Karanganyar Regency is based on a Circular from the Director General of Land Procurement.Keywords: Land Acquisition, Leftover Land, CompensationIntisari: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa apabila terdapat tanah sisa, pihak yang berhak dapat meminta ganti kerugian secara utuh terhadap tanah sisa yang sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya semula. Namun dalam pelaksanaannya panitia pelaksana pengadaan tanah masih kesulitan untuk menentukan kriteria tanah sisa yang dapat diberikan ganti kerugian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik tanah sisa yang dapat diberikan ganti kerugian; (2) mengetahui siapa yang berhak menentukan tanah sisa dapat diberikan ganti kerugian; (3) mengetahui proses penyelesaian tanah sisa pada pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ganti kerugian yang dapat langsung diberikan ganti kerugian adalah tanah sisa yang memiliki luas kurang dari 100m². Untuk yang lebih dari 100m², panitia pelaksana pengadaan tanah mempertimbangkan mengenai bentuk tanah sisa, luas tanah sisa dan akses jalan. Yang berhak menentukan tanah sisa adalah panitia pengadaan tanah. Penyelesaian tanah sisa yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pengadaan Tanah.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Tanah Sisa, Ganti Kerugian

Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan Farhan Nayoan; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the land acquisition for development of the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the land acquisition for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This research was qualitative research with descriptive approach. The results showed that the Muara Rupit community was actively participated in the preparation and implementation stages of land acquisition. The Government strategy were using 2 (two) approach model, top down and bottom up planning.Keywords: land acquisition, people participation, government strategy. Intisari: Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Muara Rupit adalah berpartisipasi aktif dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah mengunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu top down planning dan bottom up planning.Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.

Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang Kholfa Anisa; Priyo Katon Prasetyo; Dwi Wulan Pujiriyani
Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan wujud percepatan pembangunan. Pemerintah menjembatani kepentingan pembangunan dan masyarakat melalui pengadaan tanah. Konsekuensi pengambilan hak atas adalah penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berhak sebagai pengganti nilai tanah termasuk benda-benda yang ada di atasnya. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berhak di Desa Serdang. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi penghidupan masyrakat yang berhak di Desa Serdang setelah pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah (1) kecenderung informan memanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan pendaftran haji /umroh, (2) peningkatan terhadap kelima aset penghidupan dan (3) pengaruh perubahan aset penghidupan terhadap tercapainya keamanan penghidupan.

Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap Arif Winarso; Priyo Katon Prasetyo; R. Deden Dani Saleh
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.191

Program akses reform ini dilaksanakan terhadap tiga puluh petani melalui pengembangan padi organik yang melibatkan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Rawajaya menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik dapat dikatakan berhasil apabila bentuk pemasaran yang dilakukan tepat sasaran, namun pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya belum berhasil, ada dua tahapan yang belum optimal yaitu tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses reform tidak berjalan lancar dan tahapan evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengembangan padi organik. Terjadi gagal panen menyebabkan pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.

Co-Authors Arif Winarso Dwi Wulan Pujiriyani Farhan Nayoan Febri Yudhanto Fredi Elroi Sudiarka Haryo Budhiawan Kholfa Anisa R. Deden Dani Saleh Rangga Agung Chrisnawati Rima Kurniasih Rofiq Laksmana Rosye Villanova Christine Satriya Parama Putra Wibawa Shelvi Manurung Sri Kistiyah Sudibyanung Sudibyanung Sudibyanung Sudibyanung Sukayadi Sukayadi Wenny Yolanda Ratna Sari

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Jurnal Tunas Agraria

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Tunas Agraria